Ekonomi Kerakyatan dan Prinsip Ekonomi

Ekonomi Kerakyatan dan Prinsip Ekonomi

 

Dalam suatu diskusi di Canberra, yang diikuti oleh para ekonom non-pemerintah dan pengusaha di bawah pimpinan Prof. Anwar Nasution, dekan FE-UI dengan para ekonom barat dari Australia, Amerika, Jepang, IMF, dan Bank Dunia akhir tahun 1998 lalu, wakil dari IMF sempat menanyakan apa itu ekonomi rakyat atau kerakyatan dan posisi Koperasi dalam tiga pilar unit usaha. Pada waktu waktu dikatakan bahwa ekonomi kerakyatan beda dengan ekonomi rakyat. Apa bedanya ? kalau ekonomi rakyat sering dikonotasikan sebagai satuan (usaha atau unit) ekonomi rakyat yang berskala kecil (dan menengah), sementara ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni memberdayakan (kelompok atau satuan unit) ekonomi yag tertinggal, yakni yang berskala kecil (dan menengah). Jadi, kiranya cukup jelas bahwa perbedaannya terletak pada keluasan dan kedalaman cakupan. Jika ekonomi rakyat mengkonsentrasikan diri pada satuan unit ekonomi rakyat kecil itu sendiri, ekonomi kerakyatan mencakup lingkungan dan kelembagaan (bahkan sistem) yang secara lansung dan tidak langsung mempengaruhi kegiatan kelompok ekonomi yang tertinggal atau unit usaha kecil tersebut.

Dikotomi ekonomi rakyat ?

Kontrovensi dan perdebatan mengenai ekonomi rakyat sebenarnya berpangkal pada dua pertanyaan pokok, yakni siapa yang “berhak” disebut rakyat atau secara spesifik rakyat kecil; atas dasar apa sebuah unit disebut kecil atau menengah (UKM) ? lalu kenapa koperasi selalu ikut digolongkan dalam UKM ? dan kedua, bagaimana cara agar rakyat tersebut bisa diberdayakan atau dengan cara apa agar unit usaha ekonomi rakyat kecil (dan menengah) tersebut bisa berjalan dan berlangsung secara berkelanjutan ?

Sementara itu, ekonomi kerakyatan tidak bermaksud mendikotomikan ekonomi golongan besar dan kecil serta apakah bangun usahanya harus koperasi atau bukan. Keinginan ekonomi kerakyatan adalah membangun kelembagaan atau sistem yang memberdayakan ekonomi rakyat kecil tersebut. Dalam bentuk kebijakan konkret, dia tidak harus dalam bentuk kredit murah atau subsidi kepada petani dan UKM. Bisa saja berupa kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, penyehatan dan rekapilitasi perbankan, atau UU Antimonopoli. Jika negara dan pemerintah punya komitmen untuk memperbaiki perbankan dan memprioritaskan pembenahan pada institusi bank dan finansial yang langsung berkait pada ekonomi rakyat kecil, misalnya BRI dan Bank Pembangunan Daerah, itu berarti ia menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan. Tapi perlu diingat bahwa dalam melakukan usaha affernative action tersebut harus berhati-hati, transparan, dan memegang prinsip-prinsip ekonomi, karena kalau tidak justru akan merugikan ekonomi rakyat itu sendiri. Juga, berbagai UU yang dimaksudkan mengatur tekanan berusaha agar lebih adil, seperti UU Anti-Monopoli atau Persaingan Usaha, Otonomi Daerah, Bank Indonesia, dan sebagainya, adalah dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat atau berprinsip ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan jauh lebih tepat ketimbang ekonomi rakyat karena prinsip memberdayakan unit ekonomi yang tertinggal tidak serta merta campur tangan secara langsung kepada kelompok tersebut. Bisa jadi suatu unit usaha yang tertinggal (berskala kecil dan menengah) tersebut sudah mampu dan punya prospek untuk mandiri jika ada iklim usaha yang kondusif. Maka apabila pemerintah atau negara mampu menciptakan iklim udaha yang kondusif bagi berkembangnya ekonomi rakyat kecil tersebut, ini berarti berpihak kepada rakyat yang tertinggal.

Banyak kajian yang menyimpulkan bahwa tampaknya banyak perusahaan kecil dan menengah yang dapat bertahan pada masa krisis ini, sehingga tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memberikan bantuan khusus jangka pendek kepada mereka. Dalam jangka menengah, tentu saja banyak yang dapat dilakukan pemerintah untuk menggalakan sektor UKM yang dinamis dan efisien. Misalnya saja perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan mempunyai koneksi memperoleh keuntungan yang kurang seimbang melalui pemberian hak istimewa dari pemerintah. Lagi pula, dalam berurusan dengan birokrasi. Pada masa lalu. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan mempunyai koneksi memperoleh keuntungan yang kurang seimbang melalui pemberian hak istimewa dari pemerintah. Lagi pula, dalam berurusan dengan birokrasi, rezim pengaturan yang rumit telah membebankan biaya per unit yang tinggi pada perusahaan kecil.

Sering kali, paling tidak di zaman Orde Baru, dinyatakan pula bahwa UKM menerima dukungan atau keberpihaka semata-mata atas dasar pemerataan. Mungkin memang demikian halnya. Akan tetapi banyak kajian yang menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut lebih banyak manfaatnya (untuk membantu UKM) jika dialokasikan untuk membangun kelembagaan, baik finansial, prasarana usaha, ataupun birokrasi yang mendorong terciptanya lingkungan usaha yang baik.

Ekonomi Kerakyatan dan Prinsip Ekonomi

Jadi, ekonomi kerakyatan sama sekali tidak bertentangan dan tidak seharusnya dipertentangkan dengan prinsip ekonomi. Pada akhirnya yang dicita-citakan bersama adalah membangun ekonomi yang bisa mandiri, tangguhm dan profesionalisme tanpa subsidi. Dalam beberapa saat mendatang, karena situasi belum memungkinkan pemerintah perlu melindungi golongan-golongan lemah dan tertinggal tersebut. Yang harus diingat adalah, subsidi atau perlakuan khusus harus dilegkapi dengan sunset clause, yaitu pasal yang menyebutkan sampai kapan subsidi atau perlakuan khusus itu berlaku untuk menghindari hal-hal yang merupakan perangkap dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat populis.

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s