Ekonomi Indonesia di Ambang Kehancuran

EKONOMI INDONESIA DI AMBANG KEHANCURAN

Setelah ada pergantian jabatan presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie, pemerintah yang bersih dan aspiratif menjadi tuntutan mahasiswa, kampus, dan masyarakat luas. Mereka ini juga menolah pemerintah pemerintah atau rezim Orde Baru karena penuh dengan gejala dan praktik korupusi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mungkin inilah yang lebih penting dicermati.

Tuntutan reformasi sudah meluas kemana-mana, namun demikian reformasi politik adalah prasyarat mutlak bagi reformasi total di segala bidang. Kelanjutan reformasi ekonomi akan terarah jika terdapat perlindungan hukum, seperti undang-undang (UU) Anti Monopoli, UU Persaingan Buruh, UU Persaingan Sehat, UU Kepalitan, UU Usaha Kecil, UU Bank Sentral, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Namun, karena undang-undang adalah produk politik, maka hanya akan bermanfaat baik jika sistem politiknya memadai dan mampu merepresentasikan aspirasi rakyat.

Kenyataan menunjukan bahwa berbagai kebijakan ekonomi suku bunga tinggi, intervensi Bank Indonesia, pembenahan institusi, deregulasi, dan sebagainya, tidak cukup mempan untuk menolong situasi ekonomi yang dari hari ke hari semakin memburuk. Mengapa itu semua terjadi ? jawabannya adalah : tidak adanya kepastian politik. Disamping itu, faktor regional juga ikut mengakselerasi pemburukan situasi ekonomi. Perkembangan kemudian menunjukan bahwa krisis ekonomi Jepang (yen terdepresiasi terhdap dolar AS hingga 140) menambah buruknya stuasi ekonomi Indonesia karena nilai rupiah jatuh ke tingkat Rp14.000.-per dolar AS. Sementara kedatangan lagi Hubert Neiss ke Indonesia mengundang pertanyaan serius: apakah kucuran bantuan IMF akan ditunda mengingat Indonesia tidak bisa meletakkan disiplin makro ekonomi seperti telah dijanjikan.

Perkembangan ekonomi Indonesia telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan setelah lebih dari setahun, sejak awal 1997 diguncang krisis ekonomi dan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Belum ada tanda-tanda ke arah perbaikan ekonomi masyarakat dalam waktu dekat, bahkan keadaannya semakin buruk. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan negatif 15-12%, inflasi akan mencapai 85-90% pada tahun 1998. Jumlah keluarga miskin naik dari 9% ke 30%, biaya hidup naik antara tiga sampai empat kali lipat . Sementara setiap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menghasilkan pemutusan hubungan kerja (PHK) setidaknya sebesar 400.000 orang. Nilai rupiah pun masih bertengger pada tingkat Rp 11.000,- s.d. Rp 12.000,- per dolar AS. Dengan kurs rupiah pada tingkat serendah itu, subsidi pangan (dari impor beras, kedelai, bungkil, dan tepung terigu) diperkirakan akan menguras belanja pemerintah lebih dari 14 triliun rupiah dengan asumsi US$1 sama dengan Rp 10.000,-. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga akan tetap tinggi, minimal Rp 20 triliun, jika kurs rupiah masih bertengger pada tingkat seperti itu. Dari mana semua ini akan dibiayai ?

Untuk itu harapannya dalam jangka pendek hanya pada bantuan luar negeri. Bahkan ada sinyalemen bahwa dalam waktu beberapa bulan lagi, jika kondisi keuangan negara tidak membaik, belanja rutin harus dibiayai dengan bantuan luar negeri. Dalam pada itu, reformasi sektor keuangan negara (termasuk birokrasi di dalamnya) harus dilakukan; misalnya revisi APBN, fleksiilitas anggaran, efesiensi pengualaran pembangunan bisa menghemat keuangan pemerintah hingga 30%.

Pada tingkat makro tampak bahwa keseimbangan baik eksternal maupun internal telah runtuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tanpa proses pemulihan stabilitas makro, sangat tidak mungkin kegiatan mikro-ekonomi (sektoral, industri, dan perusahaan) dapat berlangsung normal atau terus bertahan krisis kepercayaan dan ekonomi meningkatkan risiko usaha yang menyebabkan variabel-variabel harga, nilai tukar, suku bunga dan pada akhirnya tingkat inflasi semuanya melonjak. Meskipun ada desakan untuk menurunkan suku bunga SBI, tetapi ini tidak mudah karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas makro-ekonomi, yakni naiknya tingkat inflasi.

Betapapun, stabilitas moneter dan nilai tukar menjadi masalah yang sangat serius bagi ekonomi Indonesia. Sudah waktunya Indonesia memikirkan alternatif dari sistem floating exchange rate (sistem nilai tukar mengambang). Fungsi Bank Indonesia (BI) yang sekarang independen sangat memungkinkan untuk mencari altrenatif selain sistem tersebut. Karena upaya mengembalikan fluktuasi nilai tukar ditentukan oleh dinamika ekonomi di dalam negeri, maka pemerintah sebaiknya segera mengubah atau menyesuaikan sistem tersebut agar terdapat kepastian terhadap nilai tukar rupiah sekaligus mengurangi peran para fund managers internasional dan pusat-pusat keuangan di luar negeri.

Sebetulnya, hingga petengahan tahun 1998 kondisi moneter Indonesia masih mampu untuk menjamin program stabilisasi sektor keuangan dan perbankan. Posisi aktiva domestik bersih meski menurun masih relatif terjaga untuk mendukung operasi pasar terbuka dan pengucuran kredit likuiditas. Sementara, aktiva bersih asing terlihat mengalamin sedikit peningkatan yang berasal dari penerimaa ekspor yang lalu. Cadangan devisa yang berada di Bank Indonesia dan perbankan nasional pada saat ini berjumlah US$ 14,5 miliar. Namun dari jumlah ini hanya sebagian yang dikuasai Bank Indonesia, yang penggunaannya antara lain sudah commited untuk menomboki subsidi impor dan obat-obatan. Karena itu, kalau tidak ada kucuran dana dari IMF dan bantuan asing lainnya, ekonomi kita benar-benar bahaya.

Bantuan dana dari IMF mutlak diperlukan. Meskipun jumlahnya hanya US$ 4 miliar, namun pengucuran dana IMF akan meyakinkan lembaga internasional lain, seperti WB (Bank Dunia), ADB ( Bank Perkembangan Asia), dan bantuan bilateral untuk mengeluarkan bantuannya yang akan mencapai US$ 40 miliar. Bagi IMF pemulihan ekonomi Indonesia juga sangat penting karena berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara-negara tetangga. Jadi, IMF sendiri punya kepentingan pada pemulihan ekonomi Indonesia. Kekhawatiran IMF adalah, Indonesia tidak bisa mengembalikan kucuran dana tersebut. Karena itulah, sehubungan dengan bantuan luar negeri, perlu ada pemikiran mengenai reskeduling utang serta pengurangan secara bertahap jumlah utang, misalnya yang lewat GGI. Kompensasi dari bantuan luar negeri ini diharapkan berasal dari berbagai penghematan serta efesiensi pengeluaran sebagai akibat penghapusan KKN dan berbagai pungutan.

KURS dan Soal Politik ?

Dari Frankfurt, Jerman, terdapat kabar baik yakni beberapa bank asing bersedia menjadwalkan kembali utang-utang (kredit macet) jangka pendek menjadi utang jangka menengah & panjang. Utang perusahaan di Indonesia diberi waktu delapan tahun untuk pembayaran kembali termasuk empat tahun masa tenggang, dan utang-utang bank diberi waktu pembayaran kembali selama empat tahun. Perkiraan konservatif menunjukan bahwa rasio modal terhadap utang swasta besar di Indonesia sudah mencapai 1:8 jika nilai tukar rupiah Rp 6000,- per dolar AS. Tidak aneh jika saat ini hampir semua swasta besar mengalami kesulitan finansial. Tanpa ada usaha restrukturisasi menyeluruh, termasuk di dalamnya penundaan pembayaran bunga dalam grace-period dan nilai tukar, swasta besar Indonesia akan mengalami kebangkrutan dan tidak akan mampu mmbayar utang-utangnya.

Meski ada kabar gembira tersebut, mengapa nilai rupiah tetap terpuruk di atas Rp 11.000,- per dolar AS ? penyebabnya diduga keras adalah faktor politik yang masih mengganjal. Sosok Presiden Habibie dan pemerintahaannya belum mampu memberikan kepercayaan kepada pasar uang. Pasar ini mempunyai alasan-alasan sendiri untuk bersikap demikian. Reputasi Habibie di masa lalu mempunyai konotasi negativ di pasar luar negeri karena terkenal off bugdeter dan over-spender untuk proyek-proyek yang manfaat ekonominya sangat diragukan. Meskipun akhir-akhir ini Habibie kelihatan akomodatif terhadap semua pihak pasar maupun tuntutan masyarakat, tetap dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan pasar.

Salah suatu unsur “pasar” di Indonesia adalah penduduk WNI keterunan Cina yang menguasai 70% dari perekonomian Indonesia WNI keturunan ini mengalami nasib buruk yang traumatis pada tanggal 14 Mei 1998 lalu. Waktu itu sebagian pusat pasar serta perdagangan di Jakarta (kebanyakan toko, ruko, dan plaza) di jarah serta dibakar habis, dan kasus-kasus perkosaan menambah perasaan takut, cemas, dan trauma kaum keturunan itu. Semua ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa keadaan dalam negeri tidak tentram dan masih diliputi gejolk-gejolak politik. Keadaan demikian menakutkan para pemilik modal yang dharapkan menanam modalnya, paling sedikit untuk merehabilitasi perusahaannya.

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s