Diperlukan 1001 Macam Keajaiban

DIPERLUKAN 1001 MACAM KEAJAIBAN

Keadaan ekonomi Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, pertumbuhan minus 15%, inflasi mencapai 80%, dan pengangguran mencapai 20 juta orang. Kondisi ini membuat jumlah penduduk miskin secara absolut melonjak tajam. Lebih dari 20% (menurut versi BPS 40%) rakyat bisa kita diperkirakan mendadak miskin karena lemahnya daya beli.

Semua ini terjadi dalam waktu satu tahun saja. Ini suatu hal yang perlu dipertanyakan karena di banyak negara diperlukan kurang lebih satu deakade untuk bisa seambruk itu. Apa yang salah dengan negara yang sudah merdeka lebih dari 50 tahun dan telah membangun ekonomi modern lebih dari 30 tahun ini ?

Kini semua institusi, baik swasta maupun pemerintah, praktis rapuh. Perbakan, nilai tuker, industri, hukum, bahkan institusi politik dan hankam tidak setegar sebagaimana di negara-negara yang juga mengalami krisis seperti Korea, Thailand, dan Filipina. Awalnya krisis moneter dan nilai tuker, kemudian berkembamg menjadi krisis ekonomi, sosial, kepercayaan, dan akhirnya krisis sosial-politik yang berpuncak pada jatuhnya Preside Soeharto dan kursi kekuasaan.

Perbankan dan institusi finansial lainnya, misalnya, lemah dalam manakemen pengelolaan, mekanisme utilisasi dana, maupun penyalurannya, seperti ada yang salah dalam proses terbentuknya dan kemudian transmisi intermediasi dana-dananya. Perbankan yang seharusnya bisa membuat sektor rill menjadi efesien, justru menjadi salah satu sumber ketidakefisienan. Banyak bank yang tidak menggunakan prinsip prudensial atau kehati-hatiannya, bahkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) tidak dipatuhi dan kredit macet (NPL) sering terjadi.

Sektor rill juga demikian. Bayangkan selama 32 tahun ternyata Indonesia tidak memiliki undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Karena itu, mudah dipahami bila usaha dengan modal kuat dan dekat penguasa akan sangat mudah melebarkan sayapnya dengan menginjak-injak mereka yang lemah dan tidak berdaya. Banyak konglomerat yang membuka bank untuk membiayai usahanya sendiri, bahkan berani menggunakan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) untuk membiayai ekspansi usahanya.

Lemahnya semua institusi itu sebenarnya tidak terlepas dari praktik politik yang monolitik, monopolistik, dan segala bentuk penyelenggaran pemerintahan yang serba sentralistis. Akibatnya termasuk ekonomi dan tidak pernah tersentuh atau tidak bisa disentuh oleh kontrol masyarakat. Penerapan dan penegakan hukum, khususnya hukum ekonomi, disemua level praktis tidak ada sama sekali. Inilah yang membuat krisis ekonomi menjadi sangat kompleks dan multidimensional.

Pesimisme Berlebihan ?

Masih adakah secercah harapan dari kondisi yang suram itu ? penegakan institusi ekonomi dan hukum segera mungkin adalah prasyarat utama agar krisis tidak menjadi semakin melebar. Lalu, siapa yang harus menegakkan institusi-institusi ini ? ini memang cukup rumit, sebab kepercayaan dan kreadibilitas pemerintah telah susut pada tingkat yang paling dasar. Untuk itu perlu ada konsensus dari segenap masyarakat, khususnya tokok-tokoh masyarakat, untuk memprioritaskan penyelesaian krisis. Langkah ini diperlukan untuk jangka jauh ke depan.

Sekalipun krisis membuat lebih dari 75% sektor usaha kita secara teknis telah bangkrut, tetapi beberapa komoditi di sektor pertanian khususnya yang diekspor tetap memberikan peluang. Ekspor kopi, coklat, lada, biji-biian meningkat lebih dari 50%. Ekspor ikan juga meningkat tetapi sayang sebagian besar dinikmati oleh pedagang , bukan oleh nelayan miskin. Permintaan domestik impor juga meningkat. Kesemuanya ini memberikan gambaran yang cukup menggembirakan. Bagi mereka krisis (nilai tukar) sebaliknya jangan cepat-cepat berlalu.

Ada ganjalannya, yakni sektor-sektor yang boom menuntut pemerintah untuk memberlakukan kibijakan yang lebih mendukung, misalnya dalam pembiayaan. Masalahnya perbankan kita sedang sakit dan kemampuan keuangan pemerintah lewat APBN juga tidak menggembirakan.

Dari sisi rumah tangga, jelas krisis ini telah menyebabkan merosotnya daya beli. Harga-harga kebutuhan pokok sempat melonjak-lonjak, meskipun sekarang sudah mulai stabil tetapi yoh masih rawan. Dan, perlu diingat juga beberapa kebutuhan pokok yang dulunya disubsusidi tidak akan kembali disubsidi seperti sebelum krisis. Subsidi kepada barang tidak mungkin dipertahankan lagi mengingat sering terjadi salah target dan pemerintah tidak punya cukup dana untuk itu bahkan harga bahan bakar minyak susatu saat juga akan disesuaikan mengingat sampai saat ini masih tetap disubsidi.

Persoalannya , kapan daya beli yang merosot itu bisa dibangkitkan kembali ? jawabannya tidak bisa diketahui dengan pasti karena “pekerjaan rumahnya” sangat banyak. Penanggulangan kemiskinan penyediaan pangan, pembenahan institusi (perbankan dan korporasi), otonomi daerah dan sebagainya, adalah agenda-agenda penting yang harus diselesaikan secara simultan. Kalau ingin bisa cepat diselesaikan, berarti kita mengharapkan suatu keajaiban.

 

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s