Menyelamatkan Indonesia dari Incaran Pasar Global

MENYELAMATKAN INDONESIA DARI INCARAN PASAR GLOBAL

Globalisasi tampaknya menjadi satu istilah yang mendasari setiap negara untuk mengubah arah kebijakan ekonominya. Perubahan yang diharapkan tentu saja yang akan mengurangi segala distorsi perekonomian dan disisi lain meningkatkan efisiensi, yang keduanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Dasar motivasinya adalah kondisi perekonomian dunia yang bernilai belum sampai pada tingkat yang optimal. Secara teoritis, merujuk pada Edgeworth Box Diagram of Pareto Efficiency , kondisi tersebut dapat ditingkatkan tanpa harus mengurangi atau mengorbankan kesejahteraan yang ada.

Kesiapan Indonesia dalam globalisasi masih banyak dipertanyakan, baik kesiapan pemerintah, produsen, maupun konsumen. Namun karena globalisasi adalah “harga mati”. Tidaklah terlalu mengherankan jika dia menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Bahkan,  kecendrungan ini menimpa negara-negara yang semula mengisolasi diri terhadap dunia luar.

Gelombang globalisasi yang menghantam aktivitas ekonomi dunia, setidaknya memiliki tiga dimensi :

Pertama, globalisasi telah menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin tidak memiliki kebebasan, dan lebih berdasarkan perhitungan rasional ekonomis. Bisa dipahami apabila kemudian banyak negara berkembang saling berebut modal asing yang berujud investasi asing langsung, investasi portofolio, offshoreloan, licensing, maupun frachising.

Kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional (TNC) ke seluruh penjuru dunia. Didorong oleh motif mengejar keuntungan global, memperoleh suplai bahan mentah, melayani pasar secara langsung, meminimumkan biaya, dan mengikuti tahap evolutif dalam internasionalisasi bisnis, serta didukung oleh kemampuan memindah uang dan keuntungan diantara perusahaan afilisasinya secara internal, tak pelak lagi TNC merupakan fenomena yang telah mewarnai dan membentuk konfigurasi perekonomian global.

Ketiga, terjadinya pergeseran dalam perilaku masyrakat terhadap industrialisasi. Mitos masyarakat industri yang selalu dikonotasikan dengan “atribut” modernisasi dan teknologi canggih telah merasuk dalam pola pikir sebagian masyarakat. Dan muncullah mitos bahwa mereka yang terlibat dalam proses industrialisasi tersebut merupakan bagian yang tidak terlepas proses modernisasi itu sendiri. Tak pelak lagi, simbiolisme-simbiolisme industrialisasi Barat merupakan bagian dari budaya industri yang merebak di dalam masyarakat dunia ketiga dan dia mampu mengintervensi budaya “lokal”  yang sudah mapan sekalipun.

Di masyarakat yang kian market oriented, musthail mengisolasi individu dari pengaruh pasar. Pasar bukan lagi realitas “tempat” tetapi “waktu” sehingga ada di mana-mana. Medianya ada di rumah tangga seperti televisi, radio, media cetak atau internet. Pasar dan perilaku konsumtif merupakan bagian dari kenyataan masyarakat industrial. Dalam masyarakat seperti itu, pasar bukan lagi sebuah institusi ekonomi enclave yang eksekutif, tetapi menyatu dengan realitas sosial budaya dan mengakar dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan keberadaannya cendrung menjadi determinan bagi individu-individu dalam masyarakat.

Masyarakat industri yang ditandai dengan tingkat konsusmsi tinggi dan ideologi “ menciptakan profit yang sebesar-besarnya”, pada dasarnya memerlukan sifat-sifat kontradiktif dan dilematis. Sifat-sifat ini mengisyaratkan bahwa masyarakat industrial hanya bisa bertahan dalam kondisi kontradiktif dan

dilematris. Dalam hal ini, tidak ada pilihan lain. Contohnya, mengejar omzet setinggi-tingginya tanpa mengindahkan etika berbisnis atau mengorbankan nilai-nilai budaya ; sebaliknya melestarikanny, tetapi berakibat tak terciptanya masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi; depolitisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi kurang signifikan.

Munculnya perilaku konsumtif global yang difasilitasi oleh iklan secara hakiki bersumber pada mode of production masyarakat industri yang berorientasi menciptakan keuntungan sebanyak mungkin lewat mekanisme pasar. Oleh karena itu, agar masyarakat terhindar dari perilaku konsumtif berlebihan sebaiknya meninjau kembali dan memproblematisasi cara produksi. Mengatasi masalah ini sama artinya dengan mengatasi kontradiksi dan dilema masyarakat industrial.

Jadi , bisa saja upaya menekan perilaku konsumtif dalam masyarakat yang makin industrial dan berorientasi pasar merupakan sebuah impian. Ini dilandasi kenyataan bahwa perilaku konsumtif “rasional” tidak eksis tetapi sarat dengan jalinan-jalinan kepentingan ekonomi, politik, dan kultural. Bahkan, setiap upaya untuk mengisolasi individu dari terpaan ekspansi pasar dapat diperkirakan akan gagal. Sebab, pasar bukan Cuma aktivitas ekonomi, tetapi multidimensional. Oleh karena itu, salah satu harapan agar industrialisasi di Indonesia tak memakan lebih banyak korban (yakni merebaknya perilaku konsumtif dan ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi rezim industri), diperlukan peran pemerintah yang solid melalui berbagai kebijakannya, baik yang bersifat ekonomi maupun politik.

Dalam rangka menekan laju konsumtif dan korban di pihak konsumen, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah. Antara lain penarikan pajak yang cukup tinggi bagi barang-barang mewah terutama yang berdampak demonstratif, regulasi yang menaruh perhatian pada perlindungan konsumen, regulasi tentang suku bunga agar orang menunda konsumsi dalam rangka mengutamakan tabungan , dan regulasi tentang nalar iklan yang sehat dan tidak menyesatkan. Selain itu diperlukan pula imbauan moral.

Masyarakat juga dituntut bersikap kritis. Tanpa itu mustahil pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan masyarakat. Soalnya, massa yang kritis merupakan kontrol atas jalannya kekuasaan. Kontrol konkret dapat diwujudkan pada pemberian ruang gerak bagi LSM-LSM yang memperjuangkan posisi konsumen. Memang di Indonesia ada Yayasan Lembaga Konsumen Indoneisa (YLKI), tetapi keberadaannya sering terdistorsi oleh praktik kekuasaan yang kurang demokratis. Pada hakikatnya, problem mendasar dari terwujudnya kebijakan yang memihak masyarakat adalah demokrasi.

 

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s