Ekonomi Pasar Bisa Memberikan Jaminan Sosial ?

EKONOMI PASAR BISA MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL ?

Pertanyaan yang kerap mengganggu pikiran saya adalah, apakah kita perlu mempertanyakan konsep “ekonomi pasar” serta perlu mencari “konsep dan paradigma baru” bagi pembangunan ekonomi Indonesia ? Dalam TAP MPR hasil Sidang Istimewa (SI) 1998 mengenai Demokrasi Ekonomi, pemihakan pada usaha kecil menengah dan bangun usaha koperasi sangat menonjol, walaupun disertai dengan embel-embel bahwa perusahaan swasta besar dan BUMN tetap mendapat tempat bahkan mempunyai peran yang sangat strategis. Kemudian, tanpa meninggalkan prinsip profesionalisme dan efesiensi bank-bank harus memprioritaskan kepentingan sektor usaha kecil dan menengah. Apakah ini berarti sistem ekonomi pasar akan mulai ditinggalkan ? Di Indonesia, sistem ekonomi yang berdasarkan mekanisme pasar memang sering menghasilkan distorsi dan penyimpangan karena berbagai hal. Misalnya kegagalan pasar, intervensi pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar tersebut berjalan, dan adanya pengaruh eksternal. Namun demikian tidak berarti itu semua menjadi alasan pemerintah untuk melakukan intervensi, bisa saja tidak efektifnya pasar karena pasar tidak pernah diberi kesempatan.

Di negara yang sangat dan mengagung-agungkan kapitalisme seperti Amerika Serikat, misalnya, mekanisme pasar memang selalu dibuat berfungsi sosial melalui pepajakan, instrumen-instrumen redistribusi aset dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan , dan masih banyak lagi perangkat, pengaturan, lembaga , dan sebagainya. Fungsi sosial tidak mengurangi kenyataan bahwa dasar pengelolaan ekonomi adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar akan membuat harga yang tepat dan mencerminkan posisi tawar-menawar yang imbang, tetapi tidak semua kegiatan ekonomi bisa diberlakukan dengan mekanisme ini karena asumsinya tidak dipenuhi. Dalam konteks Indonesia, diperlukan affirmative action (berpihak) untuk membuat pasar bisa bekerja. Untuk menjalankan pasar ini baik dengan ataupun tanpa intervensi dibutuhkan institusi yang tepat pula, agar mekanisme tersebut berlangsung secara adil dan tidak menjerumuskan si lemah.

Lalu, apakah pencarian dan pertanyaan terhadap kekeliuran terhadap pola dan mekanisme pasar di Indonesia tersebut sekedar pelarian saja atau cerminan dari kemunafikan kita semua karena kita tak cukup keberanian dan kejujuran untuk menilai keberadaan dan kiprah kita selama ini ? jangan-jangan yang kita butuhkan bukanlah mencari alternatif baru, melainkan kesadaran kolektif bahwa kian lama kita kian menyimpang dari apa yang menjadi cita-cita bangsa omo sewaktu proklamasi kemerdekaan setengah abad yang lalu.

Seperti banyak diungkap, ekonomi Orde Baru mengalami kelemahan yang menyebabkan kritis finansial mengarah pada krisis sosial yang sangat dalam. Pertama, karena kebijakan yang salah; kedua, kebijakannya benar tapi implementasinya menyimpang; ketiga, karena ingin jalan sendiri.

Sementara pengolahan ekonomi dan mekanisme pasar telah menyimpang sehingga terjadi problematika sosial yang sangat dalam, di masa Orde Baru tidak ada pola jaminan sosial khususnya bagi kelompok masyarakat dan usaha marginal yang memadai, karena lemahnya pengelolaan. Paling tidak, ada tiga kelemahan pengelolaan ekonomi selama Orde Baru itu.

Pertama, pengelolaan ekonomi dalam banyak hal mengikuti mekanisme pasar, seperti alokasi sumber-sumber daya dan hasil pembagiaan pendapatannya. Tetapi, pengandalan kepada mekanisme pasar sama sekali tidak mutlak dan sering tidak terarah, bahkan mantan Presiden Soeharto tidak mempunyai kecendrungan demikian, sebaliknya instinct intervensionisme-nya lebih kuat. Para “teknorat ekonomi” dalam sejarahnya juga suka memeluk gagasan-gagasan yang serba sosialistis serta “ekonomi yang berencana” sehingga Bappenas selalu memegang peranan yang besar. Penerjemahan dari ekonomi berencana dan mekanisme pasar sering tidak tepat dan banyak menyimpang dalam implementasinya.

Kedua, pemerintah Orde Baru Soeharto tidak mau mengadakan diskriminasi terbuka antara kepentingan antargolongan, misalnya ekonomi golonagn pribumi dan non-pribumi atau golongan ekonomi lemah dan kuat. Affernative action policy yang dilakukan di Malaysia tidak ditiru, tetapi, secara terselubung atau dalam kebiajakan khusus, mengeluarkan banyak kebijakan yang menuju kepemberian preferensi kepada perusahaan pribumi atau perusahaan golongan ekonomi lemah.

Ketiga, pemerintah tidak mempunyai incomes policy yang tegas atau intervensionis. Walaupun pemerintah (sejak 1974) menjunjung tinggi Trilogi Pembangunan (stabilisasi, pemerataan, pertumbuhan) dan pada akhir-akhir Orde Baru melaksanakan pembangunan yang mengutamakan pemerataan, namun dalam praktik tidak disadari bahwa “tanpa pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi tidak akan efektif”. Seharusnya sasaran pertumbuhan menjadi penting, bahkan utama.

Mekanisme Pasar dan Jaminan Sosial

Seperti telah disinggung di depan, mekanisme pasar bisa berjalan dengan tetep memperhatikan aspek jaminan sosial. Jadi jika kita menyangka “konsep ekonomi pasar” tidak memberikan jaminan sosial, maka sebenernya tidak seluruhnya benar. Mekanisme pasar bisa dibuat berfungsi sosial melalui perpajakan, instrumen-instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan, dan masih banyak lagi perangkat, pengaturan lembaga yang dapat dimanfaatkan. Negara-negara berkembang yang mempunyai sistem perpajakan yang bagus, seperti Singapura dan Asia Timur, memiliki sistem jaminan sosial yang berjangka panjang dan memadai sehingga membantu rumah tangga rawan. Di Indonesia, dibanding negara-negara lain, pungutan pajak masih relatif rendah. Tahun ini saja untuk menjalankan program JPS pemerintah harus nombok 6,5% dari PDB yang sebagian besar harus dipenuhi dari dana asing. Dampaknya di kemudian hari ini justru kurang sehat bagi stabilisasi ekonomi.

Di Indonesia sebenarnya sudah banyak program JPS, tetapi efektivitasnya sangat diragukan karena pada umumnya perencanaan kurang matang, impementasinya banyak menyimpang, dan pengawasannya sangat lemah. Pembangunan ekonomi Indonesia selama 32 tahun Orde Baru semestinya mampu untuk secara bertahap mengembalikan kondisi sosial-ekonmomi masyarakat tersebut. Namun demikian, kelemahan struktural pada prasarana infrastruktur dan kelembagaan serta pengelolaan dan koordinasi terhadap sektor sosial membuat proses pemulihan dan penanggulangan dampak negatif yang terjadi sangat lambat. Dalam situasi seperti sekarang ini, ditambah dengan meningkatnya iklim kompetisi sebagai manifestasi dari globalisasi, mekanisme pasar yang berpihak kepada rakyat sangat diperlukan agar perekonomian rakyat memiliki semangat berdaya asing (competitive), berdaya tahan (durability), dan peduli (caring). Jika ini terjadi, niscaya mekanisme pasar bisa berjalan dengan memberikan jaminan hidup dan kehidupan bagi setiap warga tanpa membedakan.

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s