Masalah Pokok Ekonomi Di Indonesia

MASALAH POKOK EKONOMI DI INDONESIA

Dalam menyajikan masalah-masalah pokok ekonomi Indonesia, perlu digarisbawahi apa yang dikatakan oleh David Dapice, seorang pengamat tentang Indonesia, yang mengatakan :
menyaksikan Indonesia adalah bagaikan menonton perlombaan antara sesuatu yang mungkin dengan sesuatu yang niscaya. Yang dimaksudkan dengan yang mungkin ialah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kemakmuran masyarakat , dan dengan yang nisyaca adalah pertambahan penduduk dan kelebihan tenaga kerja yang mengancam kelangsungan hidup Indonesia” ( Sjahrir, 1986: 64-65 ).

Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia menetapkan pembangunan (ekonomi) secara berkesinambungan baru sejak 1969 yaitu saat dimulainya Replita dengan Replita I. Namun itu tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada perencanaan pembangunan (ekonomi) di Indonesia. Untuk itu dalam menelaah masalah-masalah pokok, rencana-rencana dan kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia dikategorikan ke dalam periode 1945-1965 dan periode 1966 sampai dengan sekarang. Periode 1945-1966 diaktegorikan ke dalam :

  1. Periode 1945-1950
  2. Periode 1951-1955
  3. Periode 1956-1960
  4. Periode 1961-1965

Sementara itu periode 1966 sampai sekarang dikategorikan ke dalam :

  1. Periode 1966 s/d 1968; Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi
  2. Periode Repelita I   : 1969/70 – 1973/74
  3. Periode Repelita II  : 1974/75 – 1978/79
  4. Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
  5. Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
  6. Periode Repelita V  : 1989/90 – 1993/94

1.                   Periode 1945-1950

Masalah-masalah pokok ekonomi yang dihadapi Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan 1950 pada dasarnya merupakan masalah perekonomian pasca kolonial dan sebagai akibat perang, yng kemudian dilestarikan oleh masalah-masalah sosial sosial-politik bangsa Indonesia sendiri. Pada periode ini kabinet berganti kurang lebih 13 kali.

Dalam pidatonya di depan School of Advanched International Studies, Washington tahun 1949 Sumitro Djojohadi-kusumo merumuskan masalah-masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia sebagai berikut :

  1. Ekonomi Pertanian Indonesia yang berat sebelah dan relatif tidak beraneka warna.
  2. Kelebihan Penduduk di Pulau Jawa sementara penduduk di pulau Indonesia lainnya masih kosong.
  3. Tenaga beli yang rendah dan bangsa Indonesia.

Masalah yang dihadapi dalam bidan keruangan lebih pelik lagi. Kepelikan masalah ini selain karena masalahnya sendiri cukup rumit, masih ditambah lagi dengan tingkah jepang yang telah melihat dirinya akan kalah perang, juga ditambah dengan agresi Belanda tahun 1947 dan 1948.

2.                  Periode 1951 – 1955

Masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam periode ini pada dasarnya belum berubah dibandingkan dengan periode 1945-1950. Periode 1945-1950 boleh disebut sebagai periode mempertahankan kemerdekaan secara politis. Sebagai akibat dari itu, defisit anggaran belanja semakin besar. Biaya untuk mempertahankan  kemerdekaan ternyata semakin besar. Indonesia yang baru saja berhasil memiliki mata uang sendiri kini harus menghadapi masalah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa dapat atau belum diimbangi oleh pertambahan produksi. Masalah ini bahkan menambah persoalan ekonomi Indonesia untuk periode 1951-1955.

Menghadapi masalah-masalah pokok yang dihadapi, pada dasarnya tindakan yang diperlukan adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (M) dan sekaligus mengelola kecepatan peredarannya (V) dengan mengimbanginya dengan meningkatkan perdagangan dan produksi (T) sehingga harga (P) dapat dikendalikan.

Namun mengendalikan jumlah uang yang beredar yang pertambahannya disebabkan karena defisit anggaran belanja sangat sulit diharapkan mengingat baik kabinet maupun parlemen yang tidak stabil. Maka dapat dimengerti apabila pada periode ini kebijaksanaan yang sangat menonjol adalah pengaturan yang ketat dalam bidang ekspor-impor. Dengan demikian, kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan yang incremental sifatnya. Akibatanya andaikata kebijaksanaan ini berhasil mengatasi persoalan sifatnya hanya dalam jangka yang sangat pendek. Bahkan bukannya tidak mungkin menimbulkan masalah baru.

3.                   Periode 1956-1960

Masalah-masalah pokok yang dihadapi pada periode ini merupakan akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan periode sebelumnya. Dalam periode ini juga masih diwarnai oleh silih bergantinya kabinet yang akibatnya dapat diperkirakan yaitu tidak adanya kesinambungan kebijaksanaan. Bahkan kebijaksanaan dalam bidang ekspor-impor terbyata menimbulkan masalah-masalah baru yang sifatnya mengurangi produksi, termasuk produksi barang primer.

4.                   Periode 1961-1965

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam periode ini semakin kompleks. Masalah-masalah pokok yang dihadapi periode permulaan kemerdekaannbukannya berkurang tetapi bahkan ditambah dengan persoalan-persoalan baru yang cendrung menjauhkan tercapainya usaha-usaha mengatasi masalah-masalah pokok tersebu. Masalah-masalah itu dapat dirumuskan sebagai :

  1. Meningkatnya Inflasi
  2. Pemberontakan tahun 1957 di Sumatera dan Sulawesi menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pertahanan dan keamanan.
  3. Konjungtur AS sebagai partner dagang Indonesia terbesar (40%) menurun 3% yang menyebabkan harga barang-barang ekspor Indonesia turun kurang lebih 10%.
  4. Penurunan di lapangan produksi barang-barang ekspor.
  5. Impor beras semakin besar yang mengakibatkan penggunaan devisa yang semakin besar pula.

Dari gambaran  masalah-masalah pokok itu nampak bahwa perekonomian Indonesia dilanda ketidakstabilan dalam moneter, budget, neraca pembayaran. Serta sektor produksi dan konsumsi.

5.                   Periode 1966-1968

Perkembangan perekonomian Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965 mengalami perubahan drastis. Perubahan ini ternyata tidak hanya dibidang ekonomi tetapi juga dibidang politik yang kesemuanya itu tercantum dalam rangkaian ketetapan-ketetapan MPRS tanggal 5 Juli 1966.

 6.                  Periode 1969/1970-1973/1974 (Repelita I)

Persoalan pokok yang dihadapi dalam periode ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang telah dapat dicapai. Kesemuanya ini untuk meningkatkan pendapatan rill masyarakat dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk yang senantiasa meningkat. Dalam lingkup ini termasuk didalamnya bagaimana meningkatkan pendapatan devisa, menigkatkan kemampuan untuk pembangunan (ekonomi), mengubah struktur perekonomian agar tidak tergantung pada sektor pertanian, meningkatkan produksi nasional.

Untuk menghadapi persoalan pokok tersebut diatas, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama yang mencakup kurun waktu 1969/1970-1973/1974. Pedoman dan arah rencana ini adalah bertumpu pada ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Dengan perkataan lain TAP MPRS tersebut dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pertama. Periode ini dikenal sebagai periode ekspansi ekonomi.

7.                  Periode 1974/1975-1978/1979 (Repelita II)

Pada awal periode ini pembicaraan tentang makna pembangunan mulai bergeser. Apabila sebelum periode Repelita II ini pembangunan ekonomi hanya ditekankan pada laju pertumbuhan ekonomi, maka pada awal periode ini pandangan bahwa pembangunan harus berwawasan keadilan semakin dominan. Pandangan ini muncul, selain didasarkan pada pengalaman negara lain, juga dari pengalaman Indonesia sendiri yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pertumbuhan tidak mencapai maksud pembangunan itu sendiri. Untuk itu strategi pertumbuhan ekonomi pada periode ini, selain menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga sangat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan.

Masalah-masalah lain yang dihadapi dalam Repelita II pada dasarnya merupakan masalah-masalah yang belum dapat dipecahkan dalam Repelita I, yaitu perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pembagian pendapatan dan hasil-hasil yang lebih merata, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, penyempurnaan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan,  perumahan rakyat. Masalah-masalah tersebut semakin nampak justru setelah Repelita I mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi (6-7% / tahun).

8.                  Periode 1979/1980-1983/1984 (Repelita III)

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam Repelita II memang relatif tinggi yaitu sekitar 7,2%. Tingkat ini masih sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 7,5% / tahun. Namun semakin dirasakan kurang adanya keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara daerah maupun sektor yang mengakibatkan kurang adanya kesempatan kerja, kurang adanya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, kesempatan untuk berusaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harapan dan arti pembangunan di Indonesia telah memasuki dimensi-dimensi baru yaitu makin mendesaknya usaha untuk meratakan pembangunan dan mencerminkan suasana serta rasa keadilan. Masalah ini semakin nampak dan semakin dirasakan pada saat di masyarakat muncul gejala monopoli. Dan akibat dari monopoli ini adalah semakin dirasakannya masalah ekonomi biaya tinggi yang pada dasarnya hanya merugikan konsumen. Pada periode ini juga semakin dirasakan bahwa perekonomian Indonesia semakin tergantung pada minyak bumi.

9.                   Periode 1984/1985-1988/1989 (Repelita IV)

Apa yang dialami pada periode Repelita III, ternyata masih dialami dalam periode Repelita IV ini. Bahkan pada periode ini harga minyak bumi turun sangat tajam (menjadi hanya kurang lebih US$ 9 per barel pada tahun anggaran 85/86). Kejadian ini membuat APBN 86/87 lebih rendah dari APBN 85/86 kurang lebih 7%. Suatu hal yang baru sekali terjadi pemerintahan Orde Baru. Harga minyak ini kemudian berfluktuasi ke arah yang tidak menentu.

Masalah yang semakin nampak dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat kurang lebih 2,7% per tahun. Pada tahun 1983 jumlah tenaga kerja adalah 64 juta dan tahun 1988 diperkirakan akan menjadi 73 juta. Sementara angka pertumbuhan direncanakan hanya 5% /tahun selama pelita IV.

10.               Periode 1989/90-1993/94 (Repelita V)

Tujuan dari Repelita V sesuai dengan GBHN tahun 1988 adalah pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil; kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Prioritas pembangunan sesuai dengan pola umum pembangunan jangka panjang pertama, maka dalam Pelita V prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada :

  1. Sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya.
  2. Sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

 

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s